Kepala K

MALAM belum larut benar. Namun jalanan lengang. Daun-daun masih berat menyimpan sisa hujan seharian. Adi hampir sampai di ujung jalan. Dia harus cepat. Sebentar lagi warung Pak Dimas tutup. Padahal dia masih harus berjaga semalaman.

Tapi kakinya seolah membentur batu kali. Adi berhenti. Walau hanya sekilas bayangan gelap, Adi hapal benar sosok yang sedang menikung di depannya. Adi cepat merapat ke dekat selokan depan sebuah rumah kosong. Menyusup dekat pagar tanaman. Bulan bercadar awan semakin menyembunyikannya. Adi merasa jantungnya berdegup melebihi jatuhnya titik air ke atap seng. Perutnya terasa bergejolak. Adi mual. Dia jongkok. Muntah.

Adi tidak tahu berapa lama dia di situ dengan bau masam nempel di sepatu. Dia hanya merasa kakinya yang kanan kesemutan, sukar digerakkan. Adi tidak yakin sosok itu sudah tidak ada. Dengan air liur masih memenuhi mulut, dan lutut seperti tak bertungkai, Adi berbalik arah. Dia urung membeli rokok. Uang puluhan ribu rupiah dalam genggamannya terasa lembab.

Di waktu lalu, perasaan Adi berbeda. Siulannya nyaring dan riang ketika meninggalkan pos penjagaan. Marno dan Iyan yang jadi temannya berjaga dengan senang hati menyilakan Adi berkeliling kompleks. Mereka jadi punya jatah lebih nonton televisi. Adi juga rajin ke warung. Dalam satu hari tak terhitung berapa kali dia pergi pulang beli rokok ketengan. Tidak peduli siang terik atau malam gerimis. Siulan Adi sama nyaring dan sama riang. Hanya Marno dan Iyan tidak lagi merasa senang, mereka mendengus kesal. Sampai akhirnya kedua temannya itu bosan. Bahkan bergantian membujuk Adi menggantikan tugas kalau mereka ada janji dengan Sri dan Minah.

Adi selalu ingin ke warung itu. Di situ dia bertemu sosok itu.

Tidak seperti pembantu lain. Sosok itu, yang dipanggilnya Noni, tidak mungkin ditemuinya selain di warung yang tak jauh dari tikungan. Perempuan itu tidak pernah terlihat nongkrong di trotoar depan rumah. Rumah tempat perempuan berambut tipis itu bekerja berpagar besi setinggi dua meter. Jadi kalau pun Noni menyapu, mencabuti rumput atau menyiram tanaman di halaman, Adi tidak bisa melihatnya. Satu-satunya kesempatan bertemu, ya, hanya di warung itu. Walau hanya melihat Noni tersenyum.

Angin malam menggoyangkan daun-daun mangga. Air sisa hujan jatuh di seragam Adi. Meresap. Adi menggigil. Dia tahu, tadi pagi, juga pagi kemarin, Noni melewati pos penjagaan waktu belanja sayuran. Dia tahu, perempuan itu hapal jalan yang lebih dekat. Tapi itu tidak dipilihnya. Perempuan itu sengaja memutar. Noni ingin bertemu Adi.

Adi menyepak-nyepak kerikil. Bayangan-bayangan bersama Noni di kepalanya menyamar. Semakin buram. Adi kesal. Kerikil yang disepaknya kena tiang listrik. Berdenting. Adi benar-benar kesal. Laki-laki itu tahu ini semua bukan salah Noni.

Tapi dia tidak mungkin bersama perempuan yang punggungnya saja sudah bisa membuat perut Adi mual.

Gara-gara malam itu….

ADI merasa berubah tepat di malam setelah pemotongan kurban. Sebagai Satpam, Adi diminta membantu panitia pemotongan hewan kurban. Atas pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Adi yakin akan dapat jatah lebih. Karena itulah Adi berani ngajak Noni nyate. Dia membayangkan malam itu akan jadi peringatan peresmian hubungan mereka. Adi akan nembak Noni. Dengan honor sebagai Satpam senior, dan pemasukan tambahan dari para pemilik rumah yang dijaganya, Adi yakin, tak lama mereka bisa menikah. Mungkin, bayangan di kepalanya terlalu jauh. Tapi Adi yakin benar, Noni adalah jodohnya.

Lagi pula, kata orang, kesempatan tidak dua kali datang. Kalau tidak malam itu, kapan lagi mereka punya waktu panjang bersama. Hanya berdua. Dan Adi tidak salah. Perempuan itu mau memenuhi ajakannya. Kebetulan majikan Noni merayakan Idul Adha di tempat anaknya, dan dua teman Noni yang juga pembantu di rumah itu tidak keberatan.

Adi merasa matahari lupa bergerak. Hari terasa lambat. Tapi Adi rasa semuanya sudah siap. Kecuali daging kambing. Adi memang dapat dua bungkus. Satu bungkus untuk ibunya. Satu bungkus lagi akan dibakarnya bersama Noni. Baru saja Adi mau mandi, sore itu, adiknya datang. Adiknya yang sedang ngidam itu ingin makan daging kambing. Gule kambing yang dimasak ibunya sudah habis oleh lima adiknya yang lain. Adi tidak tega tidak memberikan jatah dagingnya yang dititipkan di lemari es warung.

Matahari sudah mendekati bukit. Hari mulai gelap. Adi belum juga membawa arang dan jerigan minyak tanah ke tempat perjanjiannya. Dia masih duduk di pos penjagaan.

“Ntar telat….”

“Pusing, No. Kambingmu aku beli, ya.”

“Kambing apa?”

“Jatahmu.”

“Biar dikasih seratus ribu, enggak kukasih. Siang tadi punyaku udah habis.”

“Di pasar bawah masih ada nggak, ya?”

“Ada. Besok pagi. Sekarang si udah tutup. Terus gimana?”

“Di mesjid enggak ada lagi?”

“Kan tadi kamu yang bagi-bagi. Mana sekarang yang kurban sedikit tapi yang datang banyak. Kupon pembagian aja kurang.”

“Aduh, gimana ya?”

“Besok aja enggak bisa?”

“Besok majikan Noni datang.”

“Kalau….”

“Kalau apa?”

“Di rumah Jenderal Sukron kan ada….”

“Ada apa? Aku enggak bisa mikir.”

“Si Iyan kan jaga rumah Pak Jenderal. Dia bilang di situ banyak kelinci….”

“Minta?”

“Minta mah enggak akan dikasih.”

“Maling?”

“Bukan maling. Minta. Tapi bilangnya dalam hati. Tenang. Enggak akan ketauan. Pak Jenderal datangnya kadang-kadang. Kata Iyan, kemarin kelincinya banyak yang lahir. Gimana? Kalau mau, aku ambilin. Maleman dikit aku anter dagingnya biar tinggal tusuk. Aku emang niat minta kelincinya Pak Jenderal. Mau bakar-bakaran sama si Nandang. Dia baru datang dari Jakarta. Lagi banyak uang. Tambah gila. Segalanya dicampur. Nah, sekarang minuman dicampur sate kelinci. Model baru….”

Tidak ada jalan lain. Adi mengiyakan dan bergegas ke rumah kosong yang ditungguinya. Mata laki-laki itu mengalahkan sinar bulan, berbinar. Adi menyiapkan panci untuk liwet, tusuk sate, arang, kecap, cabe rawit. Tak lama Iyan mengantar tas plastik berisi daging karena Marno, si pembuat rencana, dan Nandang sudah tertidur oleh minuman sebelum sempat mengantarkan tas plastik itu.

“Kang, maaf ya. Tadi telat. Habis Cinta Fitri-nya tanggung. Eh, Kang, liwetnya kekerasan, ya? Habisnya Noni biasa masak di rais kuker.”

“Enak kok, Non. Tambah lagi satenya, Non?”

“Iya, Kang, ini mau. Kata orang, makan daging kelinci bagus lo untuk rahim. Kelinci kan anaknya banyak. Bener lo, Kang. Mau Noni suapin?”

Noni mengerling. Jarinya lembut menarik tusuk sate dari bibir. Jari yang sama memasukkan jejeran daging bakar ke dalam mulut Adi. Mata laki-laki itu bisa tak lepas dari lidah Noni yang menyapu kecap di bibirnya. Adi tersedak. Noni tertawa kecil.

“Dagingnya keras.”

“Iya ya, Kang. Agak asem juga.”

“Daging kelinci memang gini kali, Non.”

Walau daging kambing digantikan daging kelinci, bayangan di kepala Adi nyaris semuanya terwujud. Adi merasa jantungnya penuh udara, mengembang. Adi ingat benar sentuhan mereka ketika duduk bersebelahan di atas koran. Bara masih menyala. Langit seperti bersetuju, warnanya biru. Laki-laki itu hampir lupa kalau saja Iyan tidak lewat memukul tiang listrik satu kali, dan Noni yang harus diantarnya pulang.

Mereka berdua saja menyusur malam. Rumah-rumah sudah mematikan lampu. Tangan Noni yang melingkar di tangan Adi dirasanya seakan enggan lepas. Mereka berjalan selambat tiupan angin malam itu. Seperti sedang mimpi. Adi tidak mau bangun. Dia rasa Noni juga begitu. Tapi pintu gerbang tinggi itu seperti bergerak dan tiba-tiba sudah di depan mereka.

Adi terkesiap. Tiba-tiba bibir Noni menyentuh pipinya sebelum perempuan itu berlari mendekati gerbang. Jantungnya yang mengembang seolah meledak. Adi tersenyum dan ingin bergegas tidur. Membawa kecupan lembut itu masuk mimpinya. Tapi dia masih harus membereskan kulit kelinci yang kata Iyan ditinggalkan Marno tak jauh dari selokan di ujung kompleks perumahan.

Adi berjalan cepat. Dia menuju tempat yang tidak banyak dilalui orang itu. Tempat para pemulung biasa membuang barang yang tidak mereka butuhkan. Selokan di ujung komplek itu gelap. Tanaman menyemak. Adi mencari-cari dengan senternya. Di bawah pohon kersen berdaun lebat, yang dicarinya tampak samar.

Marno memang teman yang baik, tapi kalau sudah mabok, asal aja dia buang….

ADI merogoh saku jaket. Mengeluarkan kantung plastik. Dia ingin cepat menjalankan tugas pamungkas. Dan cepat memimpikan kecupan Noni. Tapi tangan Adi berhenti terulur. Pori-pori membesar. Makanan dalam perut menyodok lambung. Liur masam. Adi muntah. Tak jauh dari kepala kucing kesayangan Jenderal Sukron.***

Dimuat di Koran Tempo, 05/31/2009

Published in: on 06/27/2009 at 8:09 am Comments (1)
Tags: ,

Keluarga, Komunikasi, dan Demokrasi

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada istri saya, telah memberi izin suaminya untuk menerima pekerjaan baru yang sudah terbayang akan lebih sulit dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya…”

Begitu, seingat saya yang dikatakan Boediono di awal pidatonya dalam deklarasi capres dan cawapres Partai Demokrat, Jumat (15/5), di Sasana Budaya Ganesa, Bandung. Saya yang bukan simpatisan atau kader satu pun partai politik, sejujurnya, terpesona.

Pernyataan sederhana itu, saya rasa belakangan tidak muncul dari banyak mulut politisi. Pernyataan yang disadari atau tidak, lahir dari kepercayaan, tak ada satu pun keluarga yang tidak dipengaruhi negara, dan tak ada satu pun negara yang tidak dipengaruhi keluarga. Saling pengaruh keduanya belumlah bernilai. Sebab, nilai baru datang dari bagaimana politik negara dan keberadaan keluarga itu sendiri.

Luputnya, keluarga dalam kampanye dan Pemilu Legislatif 2009 dan kini mendekati pemilu presiden, saya kira tidak bisa lepas dari cerita panjang keluarga Indonesia di masa negara, pinjam istilah Daniel Dhakidae, Orde Baru (Orba). Orba mempraktikkan sistem negara Demokrasi Kekeluargaan, yang merupakan penebalan dari negara integralistik ditawarkan Supomo dalam pidatonya di BPUPKI pada 1945. “Negara dimengerti sebagai suatu keluarga yang diperluas, maka ia merupakan substansi prapolitis dan warga negara dimengerti lebih sebagai ethnos (bangsa menurut hubungan darah, kultural, atau agama) daripada sebagai demos (bangsa menurut hubungan legal atau politis)” (F. Budi Hardiman, 2007:143).

Idealisasi keluarga Indonesia versi Orba, diterima sebagai (satu-satunya) model berkeluarga yang juga berarti tuntutan bagaimana jadi warga negara. Selama 32 tahun, idealisasi keluarga ini menyusup dengan berbagai cara dan media, antara lain dengan mereduksi peran perempuan dalam keluarga. Misalnya, pelibatan istri pegawai negeri sipil dalam Dharma Wanita. Organisasi ini bertujuan mengembangkan wawasan anggotanya, agar dapat membantu tugas dan menunjang karier suami (Anggaran Dasar Dharma Wanita, Bab II, Pasal 6 ayat c). Demikian juga di perdesaan. Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dibentuk lebih hanya untuk menekankan tanggung jawab perempuan, sebagai pengurus rumah tangga dan memelihara generasi penerus bangsa (Katryn Robinson, 2001).

Media yang digunakan tidak hanya lembaga formal seperti di atas–termasuk sejumlah UU, dunia pendidikan, atau lembaga agama–tetapi utamanya menghegemoni melalui lembaga nonformal. Konsekuensinya, komunikasi yang terjadi cenderung manipulatif, instruksional, dan distorsif. Komunikasi tidak ditempatkan sebagai ruang untuk saling menghadirkan diri, yang menjadikan para anggota keluarga lebih bisa saling memahami, lebih dekat, dan ikatannya kian kuat. Komunikasi demikian jauh dari jenis yang mengandaikan adanya pribadi-pribadi masing-masing hidupnya khas, kompleks, dan bermartabat.

Pola komunikasi begitu mengekalkan hubungan keluarga-negara, yang hanya menjadikan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang feodal, patriarki, dan konsumtif. Dan darinya, seperti yang ditemukan Saya Sasaki Shiraishi (2006), tidak mengherankan kalau lahir pribadi-pribadi yang lebih menekankan “harmoni” (yang sebenarnya perwujudan “asal bapak senang”), “komunalitas” bermuatan nilai gotong royong (satu eufimisme dan permakluman untuk nepotisme), dan “tidak sensitif”. Padahal, negara sekarang ini tidak mungkin menjadi the idea of good yang dapat menyimpul seluruh kompleksitas masyarakat. Negara “hanya” mungkin berperan semacam fasilitator bagi daulat rakyat (Habermas melalui F. Budihardiman). Dan daulat rakyat ini baru mungkin ada bila negara–lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif–tersambung secara diskursif, dengan proses pembentukan aspirasi dan opini publik. Jadi, sumber legitimasi negara tidak terletak pada kehendak perorangan dan umum, melainkan pada proses pembentukan keputusan politis yang terbuka dan diskursuf-argumentatif. Proses pembentukan keputusan politis tersebut–yang mensyaratkan adanya gerakan diskursus publik dalam ruang-ruang publik–jelas, harus ditopang “kematangan” individu.

Akan tetapi, selama negara Orba, keluarga Indonesia tidak dihuni individu-individu. Potensi-potensi individu yang idealnya berkembang dalam proses komunikasi, setara dan terbuka dikerdilkan. Potensi yang berbanding lurus dengan kesadaran akan kedalaman dan keluasan itu, yang karenanya akan menyediakan ruang bagi perkembangan potensi-potensi dari individu lain, harus kembali dilahirkan. Tentu, termasuk potensialitas sebagai warga negara. Pantaslah jika Bertrand Russel berkata, individu yang baik pasti warga negara yang baik.

Jika memang begitu, maka membangun (kembali) keluarga berbasis pengembangan individulitas dan sosialitas para anggota keluarga, agaknya salah satu jalan yang seyogianya kita tempuh. Disadari atau tidak, menempuh jalan ini sendirinya berarti memberi sumbangan berharga terhadap bangsa dan negara, dengan turut membangun negara demokrasi yang lebih fundamental. Jadi, siapa pun yang kelak terpilih sebagai presiden dan wakilnya, siapa pun yang dipercaya menjadi anggota legislatif, saya turut yang dikatakan Goenawan Mohamad di Gedung Indonesia Menggugat, “…, kami percaya, Anda tak akan menyia-nyiakan amanat ini”.***

Dimuat di Pikiran Rakyat, 23 Mei 2009

BAU GUNUNG SAMPAH

Seorang teman yang kuliah di Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan terlihat bersemangat ketika memulai skripsinya. Ia berencana membuat rancangan Perpustakaan Desa berbasis Perpustakaan Antar-RW di satu desa di Jatinangor. Asumsinya, warga desa itu punya industri rumahan yang masing-masingnya RW/dusun berbeda (pembuat layang-layang, kudapan, dan kerajinan tangan). Dengan industri rumahan itu, warga desa punya modal kreativitas, kemandirian ekonomi, dan kemampuan bersosialisasi. Maka, kehadiran perpustakaan desa mungkin kian meningkatkan modal sosial dan ekonomi yang sudah ada.

Saya sepakat asumsinya. Kini sukar rasanya menemukan desa yang warganya imun dari dunia luar. Banyak hal terutama informasi membanjiri desa, salah satunya melalui televisi. Bagi banyak warga desa, benda yang nyaris 24 jam bisa menyala itu, utamanya adalah penghibur. Setelah penat seharian bekerja, mereka duduk di depan televisi, menonton sinetron, infotainmen, musik, bahkan iklan. Aktivitas itu bukan hanya menonton. Tayangan-tayangan itu menawarkan cara hidup yang mungkin lain atau berbeda. Misalnya, sinetron kejar-tayang. Tayangan ini tidak menyediakan ruang dan waktu bagi aktor/aktrisnya mendalami peran. Wajar jika terlihat tokoh yang hitam-putih. Tokoh demikian titik-titik ekstrim dari kemiskinan/kekayaan atau kebaikan/kejahatan. Cerita diperalat dengan konflik untuk sekedar membuat penonton merasa sedih, marah, atau sensasi jatuh cinta. Dan karena yang mendasarinya logika ekonomi semata, sudah tentu penyelesaian cerita berdasarkan rating. Jika rating turun, selekasnya sinteron memungkas dengan kebahagian/ketidakbahagiaan yang instan. Jika rating naik, cerita dipanjang-panjangkan, mengada-ada, hingga tanpa logika. Maka sinetron ada tanpa kreativitas dan komitmen.

Warga desa yang menontonnya, mungkin, tanpa sadar mencerap sejumlah nilai. Di antaranya mentalitas instan yang tidak percaya pada belajar dan proses. Mereka juga mengadopsi gaya hidup urban yang konsumtif serta berbagai konsekuensinya. Cara hidup ini bisa membuat mereka lupa dan melupakan keseharian. Mereka juga dijauhkan dari realitas keseharian. Mereka tidak lagi mengenal diri sendiri.

Budaya membaca bisa jadi pintu untuk melepaskan jebakan televisi itu. Bisa menyatukan jiwa yang terbelah. Budaya membaca bukan sekedar bebas “buta huruf”. Tapi suatu pembiasaan bernalar tertib dan jernih untuk bisa mengurai kerumitan persoalan. Juga proses pembelajaran merentang jarak (objektif) agar bisa memilih dan memilah soal atau realitas keseharian yang jalin-menjalin. Dengan begitu warga desa akan tumbuh sebagai pribadi yang matang dan utuh dalam bersikap dan menyikapi hidup. Sikap ini bukan hanya modal bagi seseorang, tapi pun kehidupan sosial yang lebih luas. Karena warga desa sampai kini adalah mayoritas masyarakat Indonesia, maka warga desa yang demikian tentu tiang kukuh bagi tegaknya negara. Itu mungkin yang mendorong Pemerintah Indonesia pada 1 November 2007 mengesyahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Sebelumnya, memang sudah ada beberapa peraturan menyangkut perpustakaan. Semisal, Keputusan Presiden No. 11/1989 tentang Perpustakaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 73/1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan UU Otonomi Daerah No. 3/2001, pasal 2, tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan. Tapi aturan-aturan itu tidak terintegrasi dan kurang mengikat. Dengan adanya undang-undang tersebut tanggung jawab pemerintah jadi mutlak, termasuk Pemerintah Jawa Barat. Sejak 2003, di Kabupaten Bandung telah ada 114 Perpustakaan Desa. Kota Bandung sendiri telah mengeluarkan Keputusan Walikota No. 819/2001 tentang penyelenggaraan perpustakaan di kecamatan/kelurahanan, dan 2009 ini tengah menyiapkan 185 perpustakaan desa, menambah 90 buah yang sekarang ada.

Akan tetapi saya membaca Buku itu Berserak di Gudang… (PR, 13/5/09). Di dalam gudang Kantor Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, yang “pintunya keropos dimakan usia. Dua buku tampak berserak di lantai gudang. Debu tebal menutupinya sehingga judul buku pun tidak terbaca dengan jelas. Sedangkan ratusan buku lainnya dimasukkan ke kardus bekas dan dibiarkan teronggok di sudut gudang”. Dan Desa Ciluncat tidak sendiri, “…rata-rata perpustakaan desa di Kab. Bandung bernasib sama”.

Saya kira hal di atas tidak akan terjadi bila pemerintah daerah menyadari penyelenggaraan perpustakaan desa sebagai “sarana yang paling demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa” (Penjelasan UU tentang Perpustakaan). Konsekuensinya adalah menyadari bahwa program tersebut sebagai program panjang dan berkelanjutan. Sadar bahwa selain pengadaan sarana seperti ruang, rak, kursi, meja, pendanaan, dan buku-buku, keberlangsungannya juga ditentukan oleh pustakawan.

Untuk banyak desa di Jawa Barat yang membaca masih juga belum jadi budaya, tugas pustakawan jadi signifikan. Dialah pemungkin perpustakaan desa memiliki gambaran besar (visi). Visi tersebut lahir dari pembacaan konteks ekonomi, sosial, histroris dan budaya tempatnya berada. Ini lalu akan menentukan hal-hal teknis seperti lokasi, tata letak dan ventilasi, jenis dan jumlah buku; dan yang terpenting menyiapkan program. Program jangka pendek, menengah, dan panjang itu kesemuanya saling mendukung dan berkelanjutan. Dengan begitu, perpustakaan desa jadi bagian integral warga desa.

Lembaga seperti Badan Perpustakaan Arsip dan Pengelolaan Sistem Informasi (Bapapsi) tentu sadar bahwa tugas pustakawan perpustakaan desa tidaklah semudah meniup bulu ayam. Sukar membayangkan pustakawan berkemampuan kognitif, lebih lagi untuk menumbuhkan kecintaan dan kebutuhan membaca, bisa didapat dalam pelatihan singkat. Tapi itulah yang terjadi di Desa Ciluncat, Bapapsi mengadakan pelatihan 1 hari saja sebelum pemberian buku.

Program Perpustakaan Desa yang ideal masih jauh panggang dari api bila Bapapsi bekerja sendiri. Saya kira, dalam dirinya sendiri Bapapsi punya permasalahan, seperti anggaran dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu tidak ada salahnya Bapapsi terbuka dan mau bekerja sama dengan lembaga lain. Misalnya dengan Perguruan Tinggi seperti Universitas Padjadjaran yang sepengetahuan saya punya Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Bukan tidak mungkin keterbukaan memperlihatkan kesamaan program yang akan dan tengah dijalankan atau pun kesepakatan antara keduanya yang baik bagi Program Perpustakaan Desa. Dengan begitu, program dibuat dan dilaksanakan tidak hanya karena pelaksanaan intruksi dari atas atau kewajiban hukum legal-formal. Tapi benar-benar sebagai komitmen bersama menuju kehidupan yang lebih baik. Bila tidak, buku-buku di banyak perpustakaan desa itu mungkin bisa meruapkan bau gunung sampah Bantar Gebang.**

buku
Dimuat di Pikiran Rakyat, 18 Juni 2009